Jakarta, Panwaslu Kusan Hilir - Badan Pengawas Pemilu Bawaslu disebut kekurangan sumber daya manusia (SDM) jelang Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyinggung soal berkurangnya tenaga akibat mundurnya sejumlah tenaga honorer secara signifikan di berbagai kantor Bawaslu.
"Bukan pensiun, tapi tenaga honorer yang berhenti di tengah jalan karena diterima PNS atau mendapat pekerjaan lain, wiraswasta, sehingga tidak bisa lagi membantu di Bawaslu kabupaten/kota," jelas Bagja kepada wartawan, Jumat (10/6/2022).
Kini, jika dirata-rata, formasi jabatan di kantor-kantor Bawaslu tingkat kota dan/atau kabupaten tinggal 10 dari idealnya 15.
Sepuluh orang itu pun masih terbagi ke dalam sejumlah pekerjaan yang tak berkaitan langsung dengan pemilu, seperti tenaga keamanan, kebersihan, keuangan, dan kesekretariatan.
"Dan yang disayangkan adalah (yang keluar) orang-orang yang multi-substansi, yaitu sarjana hukum, sarjana sosial politik," ia menambahkan.
Menurutnya, pihak Kementerian PAN-RB sempat mengusulkan agar kekurangan sumber daya manusia itu diisi oleh tenaga-tenaga berstatus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Namun, Bawaslu belum menyepakati hal ini.
"PPPK itu formasinya terbatas, seperti seleksi PNS," ujar Bagja.
Bagja mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung ulang berapa total kebutuhan sumber daya manusia jelang Pemilu 2024.
Ia ingin agar setiap kantor Bawaslu memiliki tenaga dengan jumlah ideal yakni 15 orang sampai Pemilu 2024.
"Ini nanti saya mau ketemu Menteri PAN-RB, insya Allah pekan depan," kata dia.